Pernah nggak sih kamu ngerasa punya uang jajan di dompet, tapi bingung mau beli apa, atau malah kelamaan milih menu di aplikasi food delivery sampai akhirnya restorannya tutup duluan? Nah, kondisi yang dialami Kota Binjai, Sumatera Utara, saat ini kira-kira mirip banget sama skenario itu. Pemerintah Kota Binjai lagi pegang "kartu sakti" berupa dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp146,72 miliar. Uang sebanyak itu tujuannya mulia banget: buat "beberes" rumah pascabencana. Tapi kenyataannya, per akhir Agustus 2026, yang baru kepakai cuma Rp821,54 juta. Kalau dipresentasekan, itu cuma sekitar 0,56 persen. Kecil banget, kan? Ibarat punya gaji sebulan, tapi yang dibelanjain cuma buat beli parkir motor doang.
Kenapa Sih Semuanya Harus Jadi "Drama" Birokrasi?
Bayangin kamu lagi renovasi rumah yang bocor parah karena badai. Kamu udah punya dananya, tapi buat beli cat, keramik, sama paku aja, kamu harus nunggu tanda tangan lima orang yang beda divisi, isi formulir berlembar-lembar, dan ikut antrean tender yang panjangnya kayak antrean tiket konser band legendaris. Inilah yang lagi dihadapi Pemkot Binjai. Dari total 264 paket pekerjaan yang direncanakan, mayoritas masih "nyangkut" di jalur birokrasi.
Sebanyak 113 paket masih di tahap perencanaan yang mungkin lagi pusing mikirin desain, dan 122 paket lainnya masih terjebak di proses tender. Sisanya? Ada yang pakai e-purchasing dan pengadaan langsung, tapi yang bener-bener beres baru dua biji. Ini seperti kita punya 264 daftar tugas di aplikasi To-Do List, tapi yang kelar cuma nulis judulnya doang. Padahal, masyarakat Binjai udah nungguin banget perbaikan sekolah, sungai yang dinormalisasi, sampai hunian tetap buat mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Sekolah yang "Bonyok" dan Sungai yang Perlu Dipijit
Salah satu fokus utama dari "proyek raksasa" ini adalah sektor pendidikan. Kita bicara tentang 21 sekolah dasar yang kondisinya lagi "bonyok" alias rusak. Sebanyak 12 sekolah rusak ringan dan 9 sekolah rusak sedang jadi target perbaikan. Belum lagi dua sekolah menengah pertama (SMP) yang juga butuh perhatian. Kalau sekolah rusak dibiarkan, gimana anak-anak mau belajar dengan nyaman? Belajar di kelas yang atapnya bolong itu tantangannya udah kayak lagi camping di tengah hujan, bukan lagi menuntut ilmu.
Selain sekolah, masalah klasik di Indonesia yaitu normalisasi sungai juga masuk dalam daftar belanja. Tiga sungai besar, yaitu Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan, jadi perhatian utama. Untuk Sungai Bangkatan, dananya udah aman dari TKD. Tapi, untuk Sungai Bingai dan Sungai Mencirim, pemerintah harus "curhat" dulu ke Kementerian Pekerjaan Umum lewat Balai Wilayah Sungai. Ini bukan cuma soal gali lumpur, tapi soal memastikan air punya "jalan tol" yang lancar biar nggak mampir ke rumah warga pas hujan turun. Kalau kamu mau tahu lebih dalam soal pentingnya infrastruktur ramah lingkungan, coba intip tips perawatan lingkungan rumah yang pernah kita bahas sebelumnya.
Hunian Tetap: Masih Jadi "Gantungan" di Awan
Pindah ke sektor perumahan, ada 22 unit hunian tetap (huntap) yang bakal dibangun dengan skema in situ. Artinya, rumah warga dibangun kembali di lokasi asal. Dananya udah ada di DIPA BNPB, tapi lagi-lagi, eksekusinya masih di tahap perencanaan. Ibarat kamu udah punya tiket pesawat ke Bali, tapi masih sibuk nyari koper di gudang.
Marsma TNI Ridha Hermawan, yang bertugas sebagai Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR, ngasih sentilan halus tapi tegas. Beliau bilang, secara finansial, Binjai sebenarnya udah "aman". Duitnya ada, barangnya mau dibeli, tapi "kabel-kabel" koordinasi antar instansi harus disambungin biar nggak short circuit. Percepatan koordinasi lintas kementerian dan Pemkot Binjai itu harga mati kalau mau target selesai tepat waktu. Jangan sampai dananya udah ada, tapi bangunannya malah baru jadi pondasi pas kita udah ganti kalender.
Rumah Ibadah dan Jembatan yang "Terisolasi"
Ada cerita sedih lainnya: dari delapan rumah ibadah yang kena dampak bencana, tujuh di antaranya belum dapat jatah dana. Cuma satu vihara yang masuk daftar Anggaran Belanja Tambahan Kementerian Agama. Sisanya? Masih "digantung" dan terus diupayakan. Bayangin, tempat ibadah adalah pusat ketenangan, tapi kalau bangunannya masih rusak, gimana warga mau khusyuk berdoa?
Di sisi lain, ada kabar baik buat warga di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan. Jembatan yang udah putus sejak 2024—alias udah dua tahun warga harus muter jauh atau pakai jalur tikus—akhirnya masuk daftar prioritas dana hibah BNPB. Ini kabar yang ditunggu-tunggu banget karena jembatan bukan cuma soal semen dan besi, tapi soal akses ekonomi dan mobilitas harian. Kamu bisa baca lebih lanjut soal pentingnya aksesibilitas untuk pertumbuhan ekonomi lokal di artikel kami yang lain agar lebih paham kenapa jembatan itu vital.
Ekonomi Kreatif: Jangan Cuma Bangun Tembok
Satu poin menarik dari berita ini adalah upaya Kementerian Ekonomi Kreatif yang nggak cuma fokus pada fisik bangunan. Mereka ngadain pelatihan teknik kriya anyam buat 50 peserta. Ini langkah cerdas! Memperbaiki jembatan itu perlu, tapi ngasih skill ke warga biar mereka bisa cari uang sendiri itu jauh lebih berkelanjutan.
Ini seperti kasih kail, bukan cuma kasih ikan. Kalau infrastruktur fisik adalah "tubuh" dari sebuah kota, maka pemberdayaan masyarakat adalah "jiwa"-nya. Percuma kotanya bagus, sekolahnya megah, tapi warganya nggak punya daya beli.
Kesimpulan: "Gaspol" atau "Gembos"?
Kalau kita rangkum, Kota Binjai sebenarnya punya "bahan bakar" yang cukup buat ngebut di lintasan pemulihan pascabencana. Masalahnya sekarang bukan di uang, tapi di "pedal gas" yang masih terasa berat ditekan. Birokrasi yang berbelit-belit seringkali jadi "polisi tidur" yang bikin progres melambat.
Pesan dari Satgas PRR sudah sangat jelas: koordinasi, koordinasi, dan koordinasi. Jangan sampai ego sektoral antar lembaga malah bikin masyarakat yang jadi korban. Ingat, setiap hari yang terbuang tanpa adanya pembangunan berarti satu hari lebih lama warga hidup dalam ketidakpastian.
Semoga saja setelah "sentilan" ini, proses pengadaan yang tadinya berjalan sekelas siput, bisa berubah jadi secepat kilat. Kita sebagai warga tentu berharap, di tahun 2026 ini, Binjai bisa benar-benar bangkit dari "tidur panjang" pascabencananya. Karena pada akhirnya, infrastruktur yang baik adalah hak setiap warga, bukan sekadar angka di atas kertas laporan keuangan. Jadi, mari kita kawal terus, semoga proyek 264 paket ini nggak cuma jadi wacana di meja rapat, tapi jadi kenyataan yang bisa dirasain manfaatnya langsung oleh warga Binjai. Stay tuned terus, karena pemulihan sebuah kota itu butuh mata masyarakat yang jeli dan suara yang terus menyuarakan kepentingan bersama!